Hukum Industri Pembahasan 1

Definisi dan Istilah Hukum Industri Pada Terbentuknya Jiwa Inovatif
Definisi Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Utrecht penyebab hukum ditaati adalah:

1.    Karena orang merasakan peraturan dirasakan sebagai hukum.

2.    Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa tentram.

3.    Karena masyarakat menghendakinya.

4.    Karena adanya paksaan (sanksi) sosial.

Definisi Hukum menurut tokoh lain:

Berikut ini definisi Hukum menurut para ahli:

Ø  Menurut Tullius Cicerco (Romawi) dalam “De Legibus”: Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Ø  Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625: Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

Ø  Thomas Hobbes dalam “Leviathan”, 1651: Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

Ø  Rudolf von Jhering dalam “Der Zweck Im Recht” 1877-1882: Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.

Ø  Plato: Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Ø  Aristoteles: Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

Ø  R. Soeroso SH: Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Ø  Abdulkadir Muhammad, SH: Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Ø  Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15): Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Sedangkan definisi Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.

Jadi Hukum industri adalah ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang berada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika perusahaan tersebut melanggar sanksi tersebut.

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hukum kekayaan Intelektual, maksudnya adalah hak immaterial yang terkandung pada suatu benda ciptaan atau penemuan.

Contoh: Hak cipta pada sebuah lagu (hak moral).

Dulu bernama hak milik intelektual

HAKI: 1. Hak cipta

2. Hak Paten

3. Hak Merek

Dilema pengakuan Hukum Kekayaan Intelektual:

1.    Faktor Ekonomi

Ex.: Orang lebih cenderung membeli yang bajakan daripada original

2.    Faktor Politik

Ex: Dibelakang pembajakan tersebut ada tokoh yang bermain/berperan

3.    Faktor Mental

Ex.: Orang lebih cenderung meniru atau menciplak ciptaan orang lain

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

(INTELECTUAL PROPERTY REGHTS)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Milik terdapat pada pasal 570 BW tentang Eigendom. Hak milik digunakan ada batasnya terhadap hak orang lain. Mempergunakan karya cipta orang lain sebatas hak tertentu, boleh saja. Hasil karya cipta seseorang boleh diserahkan kepada orang lain sebatas hal – hal tertentu saja.

Misal: Menggandakan / memperbanyak.

Intelektual: hasil karya cipta dan fikiran manusia dibidang:

·         Ilmu Pengetahuan

·         Seni

·         Sastra

Sehingga melahirkan:

o   Benda Materil

o   Benda non materil

HUKUM: sekelompok peraturan tertulis dan tidak tertulis mengatur tentang hasil kreatif manusia dibidang ilmu pengetahuan yang hasilnya benda materil dan immaterial.

Berdasar pasal 503 BW benda dibagi:

§  Benda tak berwujud (Immateril)

§  Benda berwujud (Materil)

Alasan Perlunya mempunyai hukum kekayaan intelektual:

1.    Karena kita punya prinsip keadilan sosial maka perlu diatur kekayaan intelektual.

Ex.: Seseorang menemukan / mencipta lagu maka perlu adanya Royalti melalui lembaga tertentu.

2.    Ingin memajukan kebudayaan.

Bagaimana budaya kita akan berkembang / maju kalau haknya tidak diatur.

3.    Alasan ekonomi, kalau ada aturan yang mengatur maka akan adanya pemerataan nilai/hak ekonomi dari pencipta (Pemasaran).

4.    Moralitas, untuk menjaga reputasi moral orang yang mencipta / menemukan kekayaan intelektual.

5.    Mendorong kreatifitas / bakat

Dengan dihargai reputasi pencipta, maka masyarakat akan terdorong untuk mencipta / menemukan yang baru.

PENGATURAN

1.    Tertulis, yaitu UU Hak Cipta, UU hak Paten, Dll.

2.    Tidak Tertulis:

      Aturan waralaba

      Mengalihkan hak cipta pada pihak lain

v  Aspek Hak Cipta

v  Aspek Hak Paten

v  Aspek Hak Merek

Alasan waralaba termasuk hukum tidak tertulis, karena sampai saat ini belum ada aturan tertulis yang mengaturnya.

Disisi lain HAKI juga diatur oleh:

1.    Hukum Nasional

2.    Hukum Internasional

ü  GAFT (1994), kesepakatan di Uruguai tentang tarif dan perdagangan, dan menjadi acuan bagi negara – negara anggotanya.

ü  WTO (1995), TRIPS (masalah perdagangan yang dikaitkan dengan kekayaan intelektual -----à telah diratifikasi dengan UU No.7/1994:

o   Mengatur tentang trips yaitu kaitannya dengan perdagangan yang dikatakan dengan hak intelektual.

o   Merupakan organisasi perdagangan dunis

o   Ada dewan khusus yang mengurus tentang hak intelektual.

o   Jika terjadi pertentangan antara negara tentang hukum kekayaan intelektual WTO sebagai penengah.

WTO (1995), TRIPS (masalah perdagangan yang dikaitkan dengan kekayaan intelektual ----à telah diratifikasi dengan UU No.7/1994 tentang HAKI :

a.    Masalah pengaturan ini adalah mengenai Substansi Hukum: hukum / aturan-aturan (materi) yang mengatur.

b.    Struktur Hukum:

                 i.    Penyelesaian konvensional --à peradilan formal, yaitu mengarah pada hukum nasional.

                ii.    Penyelesaian :

- WTO, badan khusus yang menangani perselisihan oleh intern organisasi.

- Konsultasi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi.

c.     Budaya Hukum:

                 i.        Adanya rahasia dagang

                ii.        Bagaimana kita menegakkan hak seseorang intelektual

Dilihat dari segi budaya hokum, salah satu penghambat penegakan hukum adalah budaya hokum, yaitu:

Orang itu bangga kalau kekayaan itelektualnya karyanya ditiru oleh orang lain.

-       Indonesia: Ada budaya masuk maka dia menerima dan mengekspor budaya tersebut dengan tidak terbatas,

-       Barat: Adanya keterbatasan untuk menginformasikan budaya sehingga sulit untuk mengambil hasil karya orang lain, akibatnya orang akan menghargai karya orang lain.

Cara penegakan hukum:

1.  Dipatenkan diluar negeri

2.  Didaftarkan atas nama orang lain.

Hak Kekayaan Perindustrian

Terbagi:

1.    Hak Paten ------à  Penemuan tekhnologi

2.    Hak merek ------à Tentang bagaimana orang melahirkan merek

3.    Hak desain Industri-------à adanya masalah paten dan masalah cipta

4.    Rencana Bangunan ------à hasil karya tentang merancang bangunan

5.    Rahasia Dagang (Informasi yang harus dirahasiakan dari khakayak)

Yaitu informasi yang harus dirahasikan dari orang lain / orang banyak

6.    Merek jasa ( service merk)

Yaitu punya merek yang berasal dari pecahan hak merek, di Indonesia belum ada jasa tertentu yang dikenal dan yang tidak boleh ditiru

7.    Nama dagang (Trade mark / commercial name)

8.    sirkuit terpadu (Integrated circuit)

Yaitu sesuatu yang dirangkai dalam suatu rangkaian sehingga melahirkan intelektual

9.    Substansi asal barang (Application of origin)

Jika kita punya produk Indonesia yang mirip dengan produk luar topik produk tersebut punya kekuasaan lain

10. Indikasi asal barang (Indication of origin)

Yaitu indikasi barang tentang dari mana asal produk tersebut

11. Perlindungan terhadap persaingan tidak jujur (un fair competition protection)

12. Perlindungan terhadap varietas unggul (baru) tanaman (new varietas of plants protection).

Yang ada di Indonesia adalah:   

1.    Hak cipta

2.    Hak paten

3.    Hak merek

4.    Industrial desain

5.    Rahasia dagang

6.    Perlindungan terhadap varietas baru tanaman

7.    Perlindungan terhadap persaingan tidak jujur

HAK CIPTA

Hak cipta adalah sebagai kebendaan menurut UU hak cipta itu merupakan hak perorangan.

Hak kebendaan -----------à hak mutlak atas suatu benda (mempunyai pengawasan langsung terhadap suatu benda) dan dapata dipertahankan siapa saja.

Ex.: hak atas tanah

Hak Perorangan ------------à hak yang sifatnya relatif terhadap benda dan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

Ex.: Hak sesa

Hak cipta ini merupakan hak kebendaan karena sesuai dengan ciri dan hak kebendaan.

Ciri – ciri hak kebendaan:

1.    Hak mutlak

2.    Hak itu mengikuti bendanya (Droit de sult)

Ex.:sebuah buku dimanapun buku itu berada maka nama pengarangnya tidak akan berubah.

3.    Hak sepenuhnya untuk mengalihkan pada orang lain.

PENGATURAN (SUMBER HUKUM)

1.    Auteurs wet (1912/wtb. 600 tentang pengarangan (hak cipta)

2.    Adanya upaya pembuatan RUU adalah :

1958------à pembuatan RUU tentang hak cipta gagal

1965------à yang diprakarsai oleh lembaga pembinaan hukum nasional (LPHN) / BPHN Departemen kehakiman

1972------à adanya ikatan penerbit indonesia (IKAPI).

3.    UU tentang hak cipta lahir pada tahun 1982 yakni UU no. 6/1982, pada tahun inilah UU tentang hak cipta baru lahir yang mana isinya tidak jauh beda dari aturan – aturan sebelumnya. Dan UU ini diperbaharui oleh UU No. 7/1987 dan diperbaharui pula dengan UU no. 12 /1997 diperbaharui pula dengan UU No. 19/2002 yang mana UU ini berlaku baru tahun 2003 pada bulan juli.

KELEMAHAN HAK CIPTA

1.    Hak cipta sebagai hak perorangan

2.    Karena hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

Pengertian hak cipta

1.    UU No. 6/1982

Pasal 2 ------à hak khusus bagi pencipta atau orang – orang yang menerima hak tersebut.

2.    tiga hak yang diberikan oleh UU :

a.    Hak untuk mgnumumkan

Ex.: meminta izin pada si pencipta sebuah lagu untuk menyanyikan

b.    Hak untuk memperbanyak

Ex.: Dengan cara dikasetkan dan dijual belikan pada masyarakat umum.

c.     Hak untuk memberi izin.

3.    Pembatasan dalam per UU an.

Hak cipta adalah merupakan hak tunggal dari pencipta atau orang yang mendapatkan hak.

Hak tunggal disini tidak jauh berbeda dengan makna khusus yang disebutkan oleh UU no. 6 tahun 1982.

v  Hasil ciptan dibidang ilmu pengetahuan seni dan budaya

v  Hak yang diberikan oleh auteurs wet 1992 adalah :

o   hak untuk mengumumkan

o   hak untuk memperbanyak

v  Mengingat pembatasan per UU an

FUNGSI HAK CIPTA

Hak cipta itu berfungsi sosial namun itu dibatasi. Misalnya untuk kepentingan umum fungsi sosial ini dibatasi agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemegang hak cipta.

Fungsi hak cipta itu mengandung 2 prinsip yaitu:

1.    Individualis

2.    Kolektif

PEMBATASAN YANG DIBERIKAN OLEH UU KEPADA HAK CIPTA PASAL 12 UU NO. 10 TAHUN 2002.

Perlindungan yang diberikan oleh UU ada 12 jenis yang dilindungi antara lain adalah:

1.    Buku/tulisan karya lainnya

2.    Karya dalam bentuk ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

3.    Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

4.    Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

5.    Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin

6.    Karya yang ditunjukkan untuk pertunjukan

7.    Karya siaran

8.    Karya seni rupa, dalam bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung

9.    Karya arsitektur

10. Karya peta

11. Seni batik

12. Karya fotografi

13. Karya sinema biografi

14. Terjemahan tafsir saduran, bunga rampai sampai data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

KARYA CIPTA YANG TIDAK DILINDUNGI OLEH UU

1.    Hasil rapat terbuka lembaga Negara

2.    Peraturan per undang – undangan

3.    Putusan pengadilan atau penetapan hakim

4.    Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah

5.    Keputusan badan abitrase atau keputusan badan sejenis lainnya

6.    Hak cipta yang jangka waktunya telah berakhir

HAK PATEN

Pengaturannya:

1.    Sudah ada sejak zaman kolonial Stb. 1910 / 1313 yang disebut octroit wet

2.     Sejak kemerdekaan Stb. Diatas diganti dengan UU No. 6 / 1989 tentang hak paten yang merupakan UU. Nasional I

3.     UU No. 13 / 1997, perobahan UU diatas yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang

4.    UU diatas dirubah lagi dengan UU no. 14 / 2001dan ini merupakan UU terakhir.

PENGERTIAN HAK PATEN

Terdapat dalam UU pasal 1 (1) UU hak paten makna yang terkandung yaitu:

1.    Subjek hak paten:

a.    Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor (Penemu) artinya hak mutlak tunggal dan hak khusus yang berhak atas hak paten adalah orang yang memegang hak itu dan orang lain tidak berhak atas hak itu

b.    Negara memerikan hak eksklusif kepada investor (Penemu).

2.    Haknya :

Hak itu diberikan UU kepada pemegang hak paten adalah melaksanakan sendiri atau memberikan kepada orang lain atas penemuannya itu.

3.    Objeknya :

      Hak itu diberikan atas penemuannya atau invensinya dibidang tekhnologi yang mana inilah objeknya.

4.    Batas hak :

      Hak yang diberikan itu untuk jangka waktu tertentu.

PERBEDAAN HAK CIPTA DENGAN HAK PATEN

Pada hak cipta orang yang pertama membuat hak cipta maka pemegang hak cipta, sedangkan hak paten ........................... hak cipta adalah Orang yang pertama kali yang mendaftarkan bukan orang yang menemukan.

Sumber:

http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-kekayaan-intelektual.html

http://henritama33412409.blogspot.com/2014/03/definisi-dan-istilah-hukum-industri_9.html